BIMA, Cakrawala NTB.Com (09/02)
Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor : HK.02.02.//II/252/2022 tentang Vaksinasi Covid 19 Dosis Lanjutan (Booster) serta meningkatnya angka penularan Varian Covid-19 Omicron. Pemerintah Kabupaten Bima menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) penanganan Covid-19 dan DBD/Chikungunya, Rabu (9/2) yang bertempat di Ruang Rapat Bupati Bima.
Rakor yang dihadiri oleh Wakil Bupati Drs. H. Dahlan M.Noer, Sekretaris Daerah Drs H. Taufik HAK, M.Si, Asisten I Setda H. Putarman SE, Asisten II Ir. Indra Jaya, Kadis Kesehatan Fahrurrahman SE, M.Si, Kalak BPBD M. Chandra Kusuma AP, Kadis PMD Tajudin SH, M.Si, Kadis Sosial Drs. Sirajudin AP, MM, Direktur RSUD Bima drg. JH. Ihsan MPH, dan 10 orang Camat beserta 10 Kepala PKM kecamatan potensial penyebaran penyakit tersebut.
Wabup Dahlan yang memberikan arahan setelah mendengarkan pemaparan kadis Kesehatan, Kalak BPBD dan para Kepala PKM mengatakan, meskipun secara umum capaian Dosis I vaksinasi mengalami progres signifikan, namun untuk capaian dosis ke-2 pada sejumlah kecamatan belum mencapai angka 50 %. Karena itu kata Wabup, para Camat, Muspika, Kepala PKM dan Tenaga kesehatan perlu terus memaksimalkan sosialisasi dan percepatan vaksin sesuai Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor : SR.02.06/II/178/2022 tentang percepatan vaksinasi covid-19 bagi daerah dengan sasaran besar yang cakupan dosis 1 kurang dari 70% dan dosis 1 lansia kurang dari 69%. “Upaya peningkatan hasil capaian vaksinasi khususnya dosis kedua harus segera mencapai target 70%, karena covid 19 masih ada dan berbahaya.” Kata Wabup.
Untuk alasan optimalisasi cakupan vaksin Dodis Ke-2, booster dan vaksinasi anak usia 6-11 tahun ini, seluruh elemen pemerintah, OPD terkait harus bersinergi, bergerak bersama, dan langsung ada tindakan nyata setelah Rakor ini. Jangan sampai dari pemerintah itu sendiri yang menjadi penghambat percepatan vaksinasi ini.” Ujar wabup Dahlan.
Sebelumnya, Sekretaris Daerah Kabupaten Bima Drs. H.M Taufik HAK, M.Si yang memandu Rakor menghimbau perangkat daerah terkait seperti Dinas Kesehatan dan BPBD untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat terkait masalah Covid maupun isu-isu kesehatan yang berkembang lainnya. “Jangan sampai pemerintah disorot karena tidak bisa memberikan pelayanan, apalagi dalam situasi pandemi dan musim berkembangnya penyakit seperti ini.” Kata Sekda.
Sekda H. Taufik selaku Ketua Harian Satgas Covid-19 menambahkan bahwa saling koordinasi secara vertikal dan horizontal sangat penting dilakukan antar lembaga, dilakukan oleh Kalak BPBD selaku Sekretaris Satgas serta Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung Jawab, dalam penanganan covid dan isu kesehatan lainnya.
Kadis Kesehatan Fachrurrahman SE., M. Si, dalam penyampaiannya mengatakan mekanisme permintaan vaksin di pemerintah provinsi telah dilakukan, dan menekankan kerja sama dan sinergitas antara OPD dalam penanganan covid, serta DBD/chikungunya yang tekah memakan korban di desa Leu beberapa waktu lalu.
Selaras dengan yang disampaikan Kadis Kesehatan, Kalak BPBD M. Chandra Kusuma berharap OPD, Camat, dan Kades untuk sama sama membantu dan lebih memaksimalkan lagi peran sebagai pemerintah dalam penanganan covid-19, sesuai dengan strategi dan upaya yang disusun pemerintah kabupaten Bima.(RED/Prokompim).
(Bahar).
COMMENTS